EROND DAMANIK: “AMARAH: Latar, gerak dan ambruknya swapraja Simalungun 3 Maret 1946″

Neosimalungunjaya.com – Buku tentang Revolusi Sosial Simalungun berjudul AMARAH, Latar, gerak dan ambruknya swapraja Simalungun pada 3 Maret 1946 adalah merupakan karya Erond Damanik, seorang pengajar tetap di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Ia merupakan peneliti aktif dalam tema sejarah dan kebudayaan. Aktif, sebagai narasumber pada seminar maupun konferensi internasional seperti EurAASEA di Berlin, SSEASR di Bhutan dan SSEASR di Manila. Hingga saat ini sudah menulis lebih dari 15 buku dalam sejarah dan kebudayaan termasuk dan khususnya tentang Simalungun.

SINOPSIS

“Anggaraim Elkana Saragihras atau A.E. Saragihras adalah pejuang penegak proklamasi dan kemerdekaan di Simalungun. ia adalah militer berpangkat Mayor yang dididik oleh Kapten Inoue di era pendudukan Jepang. Pada tahun 1948, pada saat Soekarno menrima rumusan KMB yakni Republik Indonesia Serikat – menandai lahirnya Negara Sumatera Timur, Saragihras sangat terpukul. kemudian, pasca pemulihan kedaulatan tahun 1949, Saragihras dianggap buronan (desersi) karena menolak panggilan Kawilarang (Ko.TTSU). Penolakan tersebut terkait dengan penolakannya untuk hadir di Jakarta atas undangan Soekarno maupun karena kisruh antar militer di Tapanuli Selatan. pada akhirnya, di tanggal 22 Agustus 1950, Saragihras ditangkap dan “dijual” ke penjara. ia dipenjarakan di Sukamulya Medan maupun di penjara Polisi Militer di Pamatang Siantar. kemudian pada akhir tahun 1952, Saragihras divonis bebas murni dari berbagai tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

Selama di penjara, ia mengalami pergumulan batin. Pergumulan tersebut ditambah dengan derita asma dan TBC yang menggerogotinya. Pada awal tahun 1953, kondisi fisiknya mulai melemah dan akhirnya meninggal dunia setelah bebas dari penjara. Tindakannya dalam revolusi sosial 3 Maret 1946, yakni penghapusan swapraja khususnya di Simalungun banyak dihujat karena dianggap telah menghilangkan nyawa, harta benda, maupun istana swapraja. Bagi negara ini, Saragihras adalah pahlawan bangsa di Simalungun yang menegakkan proklamasi dan kemerdekaan.

———————————————–

Revolusi sosial 3 Maret 1946 berupa “penghapusan swapraja” di Sumatera Timur adalah rencana matang yang dilakukan oleh Markas Agung sejak Desember 1945. Rencana itu dimatangkan oleh Volksfront (Badan Perjuangan) yang dipimpin oleh Sarwono Sastro Sutardjo, Zainal Baharuddin, M. Saleh Umar, Nathar Zainuddin dan Abdul Xarim MS.. Beberapa tokoh lainnya ialah Luat Siregar, M Junus Nasution dan lain-lain. Sementara untuk eksekutor lapangan dijalankan oleh Pesindo, Napindo, Barisan Harimau Liar, barisan Merah dan Hizbullah yang didukung buruh Jawa dari perkebunan serta kaum tani (Tempo, Edisi 50/Feb/1997).

Rencana “penghapusan swapraja” itu adalah reaksi atas penolakan bangsawan lokal terhadap proklamasi yang membentuk “Commite van Onvangst” (komite penyambutan Belanda pasca proklmasi0 pada tanggal 25 Agustus 1945. Pembentukan itu dimotori oleh T. Mansyur dengan mengundang seluruh pemimpin swapraja Sumatera Timur, termasuk Simalungun. Pada saat itu, dua kali negosiasi yang dilakukan oleh Gubernur Hasan dengan pemimpin swapraja tentang proklamasi mengalami jalan buntu.

Jalannya revolusi ialah setelah mendapat “restu” dari “pemimpin bangsa” seperti M. Amir (wakil gubernur Sumatera) dan Ahmad Tahir (Barisan Pemuda Indonesia). Akhirnya, seluruh pemimpin swapraja “dihapus” dengan dalih “antek kolonial”, “anti priklamasi” yang dilakukan dengan pembunuhan, pemenggalan, pembakaran istana, penjarahan dan bahkan pemerkosaan. Wibawa swapraja pun akhirnya lenyap selama-lamanya.

Dalam rekam pemeriksaan oleh pihak berwajib, para eksekutor ini mengaku bahwa tindakan membabibuta itu digerakkan atas perintah Sarwono, Saleh Umar dan Yacob Siregar sebagai gembongnya. Yaitu untuk melenyapkan sistem kerajaan-kerajaan di Sumatera Timur, yang dituduh sebagai penghalang kemerdekaan Republik Indonesia. Eksekusi dilaksanakan mulai pukul 00.00 WIB tanggal 3-4 Maret 1946 tepat pada saat Gubernur Sumatera, Teuku Mohammad Hasan, tidak berada di Medan. Ternyata Gubernur sudah “sengaja” diatur Markas Agung untuk melakukan kunjungan ke Sumatera Selatan. Karena keberadaan Gubernur Teuku Mohammad Hasan di Medan dianggap akan menjadi penghalang rencana Markas Agung tersebut.

———————————————————–